Home » » Release : Tuntut Netralitas PNS Jawa Tengah

Release : Tuntut Netralitas PNS Jawa Tengah

Written By Redaksi KAMMI on Saturday, 5 July 2014 | 7/05/2014 11:16:00 am

Emas Bangsa, Elemen Mahasiswa Peduli Bangsa.
Menyikapi momen besar pemilihan presiden yang akan di laksanakan pada tanggal 9 juli 2014 yang menyeret banyak kepala daerah masuk menjadi tim sukses dan juru kampanye pasangan calon presiden yang sedang bertarung dan banyak munculnya indikasi pelibatan PNS dalam pemenangannya, maka kami menegaskan dan mengingatkan kembali bahwa pelibatan PNS merupakan pelanggaran hukum dan dapat di kenai sanksi pemecatan secara tidak terhormat sesuai dengan yang di atur dalam pasal 12 dan 13 Peraturan Pemerintah no. 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negri Sipil.

Berdasarkan aturan lain Pasal 9 ayat (2) UU no. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) sangat tegas menjelaskan tentang posisi dan peran Aparatur Sipil Negara yang harus bebas dari pengaruh dan intervensi oleh salah satu golongan atau partai politik tertentu. Hal ini sangat jelas bahwa dalam proses pemilihan presiden posisi PNS harus NETRAL dan tidak berpihak kepada salah satu pasangan calon dan tidak ikut serta dalam tim sukses atau relawan salah satu pasangan calon presiden.

Selain itu dalam pasal 86 ayat (2) huruf e UU No. 8 Tahun 2012 menyebutkan bahwa pelaksanan kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikut sertakan PNS, Kepala Desa dan perangkat desa. Tetapi pada kenyataannya banyak di temukan di derah kota Semarang pelibatan PNS dalam kegiatan kampanye. Padahal di pasal 43 dan 44 UU no. 42 tahun 2008 tentang pemilihan presiden ditegaskan kembali bahwa pejabat negara, pejabat stuktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, atau kepala desa atau sebutan lainnya dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan dan merugikan salah satu pasangan calon peserta pemilu selama masa kampanye dan dilarang mengarahkan kepada keberpihakan salah satu pasangan calon peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.

Kami EMAS BANGSA menghimbau agar Gubernur Ganjar Pranowo bisa menjaga kondusivitas perpolitikan Jawa Tengah dengan baik. Oleh sebab beberapa alasan di atas EMAS BANGSA menuntut:

  1. Gubernur Ganjar Pranowo tidak mengarahkan dan memobilisasi PNS, karena PNS harus netral dan tidak ikut serta menjadi tim sukses capres manapun!
  2. Gubernur Ganjar Pranowo tidak menggunakan APBD dan fasilitas pemerintah guna kegiatan pilpres 9 Juli 2014!

Gubernur Ganjar Pranowo tidak me-nomor-dua-kan jabatannya!


M. Khanif Nasukha
Koordinator Elemen Mahasiswa Peduli Bangsa
EMAS Bangsa
Share this post :

+ komentar + 2 komentar

22 Aug 2014, 06:08:00

Himbauan yang bagus

22 Aug 2014, 06:10:00

PNS harus netral untuk politik

Post a Comment

 
Support : Redesign Website | AFLAH WEB
Copyright © 2013-2014. Official Website KAMMI Semarang - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Proudly powered by Blogger