Home » » Pers, Kader KAMMI, dan Politik 2014

Pers, Kader KAMMI, dan Politik 2014

Written By Redaksi KAMMI on Monday, 18 November 2013 | 11/18/2013 11:31:00 pm

UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pasal 4 Ayat 2: Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran. Penjelasannya adalah bahwa penyensoran, pembredelan, atau pelanggaran penyiaran tidak berlaku pada media cetak dan media elektronik. Siaran yang bukan merupakan bagian dari pelaksanaan kegiatan jurnalistik diatur dalam ketentuan undang-undang yang berlaku.
Belum terlalu lama sejagat KAMMI diramaikan dengan berita online yang memuat pernyataan ketua umum pengurus pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) mengenai dukungannya kepada Ahmad Heryawan, Gubernur Jawa Barat, untuk maju sebagai salah satu calon presiden Republik Indonesia di pemilihan presiden mendatang (Pilpres).
Pilpres memang masih lama, sekitar enam bulan lagi. Sebagai salah satu organisasi kepemudaan, pernyataan seorang pemimpin KAMMI Pusat, Adriyana, yang menyatakan dukungannya tersebut pada agenda Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) KAMMI di Bandung, adalah sebuah tindakan bunuh diri. Meski memang belum tentu Ahmad Heryawan mencalonkan diri sebagai presiden RI.
Sikap ketidakhati-hatian tersebut berpotensi besar membawa dampak buruk bagi perwakilan KAMMI di tingkat wilayah, daerah, hingga tingkat komisariat. Ya, bisa jadi Adriyana lupa bahwa KAMMI itu independen secara organisasi. Sedikit melirik ke Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), tindakan mereka dalam memberikan dukungan politik yang lebih cenderung bermain dalam tataran personal kader dengan tidak membawa nama wadah himpunannya, lebih dapat diapresiasi dalam kasus seperti ini.
Tidakkah ingat bahwa KAMMI adalah sebuah organisasi kepemudaan yang berafiliasi kepada kebaikan. Ketika suatu hal itu baik, maka dialah afiliasi KAMMI. Independen bukan berarti tidak berpihak sama sekali. Seperti kata Ali Syari’ati bahwa ideologi adalah keberpihakan politik. Eksistensi gerakan KAMMI adalah pada kader, kekuatan ilmu, serta kesungguhan berjuang.
Tidak kita temukan adanya aturan di KAMMI untuk membuat sikap itu. Maka seharusnya urusan dukung-mendukung janganlah memakai nama organisasi, cukup personal saja. Untuk tidak kita lupakan sejarah masa lalu, ketum PP dulu (Amang) pernah di-MLB-kan karena dianggap mendukung Prabowo-Mega alias tidak independen. Jika ada aturan untuk membuat sikap dukungan, maka tak akan menjadi masalah ketika seorang pemimpin pusat pun memberikan dukungan kepada salah seorang calon presiden. Termasuk semua tingkat kepemimpinan yang ada di bawahnya.
Selain itu agak parah juga ketika media-media online menyalin berita dari media online lainnya dengan rilis yang sama dengan yang dikeluarkan PP di website KAMMI Pusat. Konten berita dari A-Z sama semua, tak ada bedanya Jika kita sedikit belajar masa lalu bangsa kita, pernah dahulu PKI (Partai Komunis Indonesia) membuat Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat). Tetapi Lekra sendiri tidak pernah membuat pernyataan bahwa mereka mendukung PKI.
Kini yang menjadi permasalahan adalah ketika kader KAMMI memberikan dukungan dengan membawa nama kesatuan (dalam hal ini KAMMI). Dan ini jelas-jelas menjadi sebuah pernyataan yang seolah-olah telah mewakili kader KAMMI secara keseluruhan.
Tidak terlepas dari itu semua, di era pergantian pemimpin Indonesia ini KAMMI di setiap daerah harus mengantisipasi kemungkinan terjadinya upaya media dalam mengopinikan dukungan KAMMI terhadap salah satu calon. Pernah terjadi pada tanggal 7 Oktober 2013, salah seorang kader KAMMI yang menjabat sebagai ketua KAMMI Bogor, M. Iqbal N., SP. mengirimkan status twitter kepada bagian Radar Politik seperti berikut: “Perda PEKAT solusi awal penyelesaian prostitusi.” Status tersebut dimuat oleh Koran Radar Bogor pada hari Sabtu, 12 Oktober 2013 dengan status yang berubah persis menjadi pernyataan dukungan kader tersebut kepada Dahlan Iskan untuk maju sebagai presiden Indonesia pada Pilpres 2014 besok. Pernah pula terjadi pada PD Depok yang pada saat pelantikan mengundang tokoh oposisi pemerintahan walikota Depok, salah satu media mengopinikan bahwa kehadiran tokoh tersebut disebabkan adanya dukungan politik dari KAMMI Daerah Depok.
Siti Maryam Purwonigrum
alumni Sastra Indonesia FIB Undip
Kestari KAMMI Daerah Bogor 2013-2015.



Share this post :

Post a Comment

 
Support : Redesign Website | AFLAH WEB
Copyright © 2013-2014. Official Website KAMMI Semarang - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Proudly powered by Blogger