Home » » Menata Kembali “Taman” Mahkamah Konstitusi

Menata Kembali “Taman” Mahkamah Konstitusi

Written By Redaksi KAMMI on Monday, 18 November 2013 | 11/18/2013 10:35:00 pm


Oleh:
Eka Pala Suryana

(Kepala Departemen Kaderisasi KAMDA Semarang 2012-2014)
(Ketua KAMMI Komisariat Unnes 2012)
(Mahasiswa Fakultas Hukum Unnes 2008)


Keberadaan Mahkamah Konstitusi (constitutional court) secara teoritis baru diintrodusir pertama kali sebenarnya pada tahun 1919 oleh pakar hukum asal Austria, Hans Kelsen (1881-1973). Hans Kelsen mengatakan harus ada suatu organ selain badan legislasi yang diberikan tugas untuk menguji suatu produk hukum itu konstitusional atau tidak (judicial review), maka dari gagasan itulah muncul organ yang disebut Mahkamah Konstitusi.
Sebenarnya ketika kita menelusuri sejarah penyusunan UUD 1945, gagasan ini juga pernah disampaikan oleh Muhammad Yamin dalam sidang Badan penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).  Beliau mengusulkan harus ada Balai Agung (Mahkamah Konstitusi) yang diberi tugas “menbanding undang-undang” yang dimaksud adalah konsep judicial review. Namun gagasan ini disangga oleh Soepomo dengan alasan bahwa, pertama, UUD yang disusun bukan konsep pemisahan kekuasaan (separation of power) melainkan pembagian kekuasaan (distribution of power), kedua, kewenangan hakim dalam menguji Undang-undang bertentangan denagn konsep supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), ketiga, tugas hakim adlah menerapkan Undang-undang bukan menguji Undang-undang. Dengan ketiga alasan itulah gagsan Yamin ini tidak diadopsi didalam UUD 1945.
Dengan adanya perubahan UUD 1945 pada masa reformasi (1999-2002) gagasan ini semakin menguat dan puncaknya pada tahun 2001 gagasan tentang Mahkamah Konstitusi ini diadopsi didalam amandemen UUD 1945 oleh MPR yang dirumuskan didalam ketentuan pasal 24 ayat (2) dan pasal 24 c UUD 1945 didalam amandemen ketiga.
Untuk menjalankan amanat konstitusi maka DPR bersama dengan pemerintah merinci dan menindaklanjuti pembahasan RUU tentang Mahkamah Konstitusi. Dan setelah melakukan pembahasan maka pada tanggal 13 Agustus 2003 dalam sidang paripurna DPR RUU tersebut disepakati sebagai UU dan juga ditandatangani oleh presiden Megawati dan dimuat dalam Lembaran Negara tahun 2003 nomor 98, tambahan Lembaran Negara nomor 4316. Dan UU Mahkamah Konstitusi ini diberi nomor UU nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Sejak itulah pada tanggal 13 Agustus disepakati para hakim konstitusi sebagai hari lahir MKRI.
Dan semenjak pada tanggal 15 oktober 2003 menandai beroperasinya kegiatan MK yang juga menandai berakhirnya kewenangan MA dalam melaksanakan kewenangan MK sebagaimana diamanatkan dalam pasal III aturan peralihan UUD 1945.
Setelah beroperasi selama 11 tahun besok pada tanggal 15 Oktober 2013 MK telah banyak melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan kewenanganya, misalkan saja ditahun 2012 saja MK telah memutuskan 207 perkara dan 118 perkara yang teregistrasi. Ini membuktikan bahwa kerja MK sangatlah berat dan butuh Integritas dan kapabilitas hakim Mahkamah Konstitusi agar setiap putusan perkara merujuk pada keadilan social (Social Justice). Dengan beroperasinya MK itu pula lembaga Negara ini juga merupakan lembaga yang terkenal bersih dari kasus KKN dan terkenal Integritas dan kapabilitas para hakim-hakimnya.
Akan tetapi dengan ditetapkanya Akil Mochtar yang merupakan ketua Mahkamah Konstitusi sebagai tersangka oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) pada tanggal 3 Oktober 2013 hasil dari tangkap tangan KPK bersama 5 tersangka lainya yang salah satunya adalah Hambit Bintih Bupati Gumas yang merupakan kader PDIP yang memenangkan pilkada Gunung Mas seolah-olah telah hancur ini Mahkamah Konstitusi. Bahkan mantan ketua MK Prof. DR. Mahfud MD, M.H setelah mendapat informaasi ini menyatakan “MK sudah hancur, hanya KPK yang bisa dipercaya”. Begitu juga Pusat kajian Anti Korupsi UGM menyatakan hari berkabung nasional tanggal kejadian ini, wibawa hukum runtuh.
Barangkali saat ini yang harus dilakukan adalah segera menta kembali taman Mahkamah Konstitusi ini, bukan disibukan untuk memperdebatkan tentang masalah tersangka yang ada, itu diserahkan saja kepada pihak yang berwenang.
Ketika kita mau menata ulang taman MK atau bahkan lembaga peradilan lainya yang di Indonesia saat ini yang carut marut maka kita harus mampu menata paradigma dan unsur-unsur yang membentuk sistem hukum, yaitu ; Legal Substantion, Legal Structure, dan Legal Culture (L. Friedman).
Didalam penataan ini harus ada perbaikan yang mendasar tentang paradigma atau tatanan nilai-nilai yang akan dibangun supaya Lembaga ini mampu menekan laju KKN. Dan platform yang jelas dan berdasar harus menjadi acuan didalam kerja-kerja besar Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal Konstitusi yang ada di Negara ini, serta didalam menjalankan fungsinya tetap mengacu pada Pancasila sebagai sumber utama hokum dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional agar semuanya selaras denga tujuan politik hokum bangsa Indonesia.
Perbaikan terhadap Legal Substantie ini diarahkan untuk kembali mengatur tentang kewenangan MK yang saya rasa ini “over dosis”, sebagaimana yang diungkapkan oleh Prof. DR Yusril Ihza Mahendra yaitu tentang kewenangan MK yang memutus perselisihan hasil pemilu kepala daerah, DPRD Propinsi dan kabupaten (Pasal 24 c ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945) yang ini sebenarnya bisa dilakukan diperadilan tinggi. Ini bisa dilakukan agar MK lebih bisa focus didalam melakukan Judicial review terhadap Undang-undang karena ini akan lebih prioritas didalam Negara hokum (recthstaat).
Yang kedua yang harus dilakukan adalah perbaikan legal structure yang ada di mahkamah Konstitusi dengan meningkatkan Moralitas dan Profesionalismenya. Karena bagaimanapun yang cenderung merusak didalam tatanan hokum dimanapun adalah ketika penegak hukumnya bermoral jelek dan tidak memiliki profesionalitas dalam kerja.
Dan yang ketiga adalah perbaikan tentang Legal culture, yaitu tentang budaya hokum yang harus dibangun atas dasar kesadaran terhadap semua masyarakat agar senatiasa menaati hokum. Karena budaya hokum inilah yang membentuk sikap, ide, nilai-nilai seseorang terhadap hokum itu sendiri. Mulai saat ini budaya hokum sudah harus ditanamkan kepada masyarakat semuanya sejak dini agar budaya itu tumbuh dan berkembang didalam masyarakat.
Maka dalam dekat ini yang bisa dilakukan dalam upaya hokum untuk menata kembali taman Mahkamah Konstitusi ini adalah dengan:
  1. Pembangunan moral penegak hukukm dilingkungan MK
  2. Perubahan substansi tentang kewenangan MK ((Pasal 24 c ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945) agar tidak “over dosis”
  3. Peningkatan pemahaman tentang etika profesi hokum oleh penegak hokum di MK
  4. Pemberian sanksi yang jelas dan tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan
  5. Proses rekruitmen hakim yang lebih ketat dan selektif serta transparan
  6. Keterlibatan masyarakat sebagaimana yang diatur dalam pasal 8 UU no. 28 tahun 1999 harus ditingkatkan
Menata kembali taman yang indah Mahkamah Konstitusi ini merupakan bentuk rasa cinta yang harus senatiasa kita tingkatkan agar Negara yang dimana kaki kita berpijak dan melangkahkanya setiap hari untuk melakukan karya ini agar menjadi Negara yang Adil, Sejahtera dan Bermartabat. Karena keadilan itu akan mendekatkan kita dengan ketaqwaan (Q.S Almaidah:8).
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Redesign Website | AFLAH WEB
Copyright © 2013-2014. Official Website KAMMI Semarang - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Proudly powered by Blogger