Home » » Sarasehan Nasional Blok Mahakam

Sarasehan Nasional Blok Mahakam

Written By Redaksi KAMMI on Wednesday, 28 August 2013 | 8/28/2013 10:04:00 pm


Penulis : Sofistika Carevy Ediwindra (Sekretaris Umum Komisariat Madani)

Kontrak Blok Mahakam di Indonesia yang selama 45 tahun dikuasai oleh Total (Perancis) dan Inpex (Jepang) akan segera berakhir pada Maret 2017 nanti. Blok Mahakam yang terletak di wilayah Kalimantan Timur ini menurut data jika dikalkulasikan cadangan minyaknya berpotensi menghasilkan 1100 triliun rupiah.
Kita sama-sama mengetahui bahwa minyak termasuk kekayaan bumi yang dalam UUD 1945 menjadi milik rakyat dan sepenuhnya diperuntukkan bagi rakyat (pasal 33). Namun, apa jadinya jika pengelola utamanya adalah pihak asing yang dengan transaksi tertentu dengan pejabat bersangkutan mampu meraih legalitas pengolahannya? Otomatis, peruntukkan yang sejatinya untuk rakyat tentu bagai pungguk merindukan bulan. Nihil.
Sarasehan kali ini bertempat di Gedung GBHN Nusantara V MPR/DPR/DPD RI. Sarasehan yang bukan kali pertamnaya membahas dan mendiskusikan langkah taktis dan strategis meraih kembali hak pengolahan Blok Mahakam ini dihadiri oleh banyak ahli dan tokog penting. Di antaranya, Prof Din Syamsuddin, Chandra Tirta Wijaya, Prof Mochtar Pabottingi, Dr Kurtubi, Dr Fuad Bawazir, Marwan Batubara, Salamudin Daeng (IGJ), Ali Abdillah (Ketua BEM UI), Andriyana (Ketua PP KAMMI) dan Wahdiat (Aliansi Masy Kaltim).
Chandra Tirta Wijaya menyampaikan bahwa Blok Mahakam harus dipegang oleh BUMN dan SKK Migas harus dibubarkan karena berupaya melanggengkan pengelolaan Blok Mahakam oleh asing. Prof Mochtar Pabottingi menyatakan dengan tegas bahwa tindakan SKK Migas yang tidak menyerahkan pengelolaan minyak tersebut ke putra bangsa (Pertamina) merupakan bentuk pengkhianatan terhadap bangsa.
Alasan yang selama ini mengemuka atas ketidakpercayaan SKK Migas untuk pengelolaan Blok Mahakam oleh Pertamina seringkali atas dasar kekurangcakapan SDM Pertamina dan ketiadaan teknologi yang memadai. Fuad Bawazir menyikapi opini ini sebagai bentuk ketidaklogisan. Karena Pertamina kini tidak lagi bisa dianggap kurang layak/cakap mengelola Blok Mahakam.
Andriyana, Ketua KAMMI, menyatakan bahwa segala teori yang telah mengemuka dalam forum ini telah cukup. Andriyana menantang peserta forum beranikah kemudian semua dalam forum bergerak merebut Blok Mahakam. Andriyana menyoroti bahwa persoalan ketidakpercayaan Kementrian ESDM maupun SKK Migas terhadap Pertamina adalah soal mental inlander (terjajah) yang mereka miliki. Andriyana menegaskan bahwa jika pemerintah memperpanjang pengolahan Mahakam ke pihak asing maka KAMMI dan seluruh mahasiswa tanah air akan menduduki istana dan gedung DPR.
Di akhirnya, Din Syamsuddin menyampaikan bahwa mereka yang menyerahkan Blok Mahakam ke asing adalah kaum munafik. Mereka, para pejabat ESDM dan Migas yang bahkan kini berperkara di KPK (Terjerat korupsi) berkhianat dan berbohong lantaran bersikukuh membiarkan asing menggurita di Blok Mahakam sedang masyarakat tidak beroleh apapun. Jihad konstitusi terus akan ia perjuangkan. Dan termasuk di akhirnya, forum bersepakat untuk membuat petisi yang akan dilayangkan ke Kementrian ESDM.
“Memberantas korupsi di SKK Migas dari akar-akarnya hingga ke pucuknya. Saya heran dengan pejabat yang berkata, ‘Saya prihatin, saya terkejut.’ Mari kita satukan barisan menyelesaikan masalah ini.” pungkas Din.
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Redesign Website | AFLAH WEB
Copyright © 2013-2014. Official Website KAMMI Semarang - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Proudly powered by Blogger