Home » » Gerakan Mahasiswa Tiarap Atau Kembali Ke Barak? (Refleksi 68 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia) Bag.3

Gerakan Mahasiswa Tiarap Atau Kembali Ke Barak? (Refleksi 68 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia) Bag.3

Written By anton saputra on Sunday, 18 August 2013 | 8/18/2013 10:09:00 am




Agaknya pemerintah Orde Baru begitu menaru perhatian terhadap kekuatan gerakan mahasiswa. Tentara dalam hal ini Soeharto sepertinya sukses "memperalat" gerakan mahasiswa sebagai tiket yang mengantarkannya menuju puncak kekuasaan. Tetapi pemerintah yang baru ini menaru kehati-hatian besar terhadap gerakan mahasiswa. Lengsernya Soekarno telah menjadi pelajaran berharga bahwa gerakan mahasiswa harus selalu diawasi oleh pemerintah jangan sampai hal serupa itu terjadi pada rezim Orde Baru.

Gerakan mahasiswa terus menyuarakan aspirasi rakyat tatkala kebijakan-kebijakan pemerintah telah melenceng. Bulan madu antara mahasiswa dan pemerintah Orde Baru-pun pecah. Puncaknya adalah peristiwa 15 Januari atau yang dikenal dengan Malapetaka 15 Januari (Malari). Mahasiswa secara besar-besaran melakukan unjuk rasa menolak kedatangan Perdana Menteri Jepang Tanaka. Kedatangan PM Jepang tersebut terkait dengan penamanan modal Jepang di Indonesia yang dianggap mahasiswa bisa membahayakan kemandirian perekonomian bangsa. Unjuk rasa tersebut disambut pemerintah dengan kekerasan dan penangkapan terhadap pemimpin-pemimpin mahasiswa. Setelah peristiwa itu pemerintah secara sistematis membekukan segala aktivitas mahasiswa yang berbau politik. Kebebasan berpolitik praktis di kampus memunculkan penilaian bahwa mahasiswa lebih sibuk berpolitik daripada aktif dalam bidang pembelajaran. Keadaan itu menurut pemerintah dianggap sebuah penyelewengan terhadap tujuan pendidikan, dan dianggap pula sebagai hal yang tidak normal sehingga harus segera dilakukan upaya normalisasi kehidupan kampus. Pada tahun 1978 keluarlah surat keputusan No. 0156/U/1978 tentang Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK). Menurut kebijakan itu maka kegiatan kemahasiswaan dikoordinasikan oleh sebuah badan yang disebut Badan Koordinasi Kemahasiswaan (BKK). BKK dipimpin oleh pembantu rektor bidang kemahasiswaan,dosen pembimbing, dan aktivis lembaga kemahasiswaan. Sejak saat itu semua kegiatan kemahasiswaan diwadahi dalam organisasi intra kampus yang sepenuhnya berada dalam kendali pimpinan universitas. Lembaga kemahasiswaan intra tidak lagi otonom tetapi bertanggung jawab terhadap pimpinan universitas maupun fakultas. Alhasil mahasiswa tidak lagi dapat melakukan kegiatan politik praktis dalam derajat yang sama seperti pada masa sebelumnya. Pada masa ini pula peran organisasi ekstra mahasiswa semakin tereliminasi di kampus. NKK/BKK sukses memotong transaski politik antara organisasi intra dan ekstra.

Gerakan Mahasiswa Era Reformasi 

Ibarat air meskipun dihambat dengan beton, gerakan mahasiswa terus mengalir, menggenang dan terus mencari celah. Refpresifitas Orde Baru dijawab oleh mahaswa dengan beragam cara. Sejak di berlakukan NKK/BKK praktis aktivitas politik mahasiswa semakin surut. Mahasiswa disibukkan dengan aktivitas akademik semata. Sebagian ada yang berputus asa dan sebagian pula masih tetap menyimpan idealismenya. Bagi kalangan mahasiswa idealis mereka secara sembunyi-sembunyi mempersiapkan diri mempropagandakan semangat perlawanan terhadap tirani rezim. Meski format gerakan terjadi perubahan-perubahan dari rapat-rapat umum, aksi-aksi jalanan, beralih ke kelompok-kelompok studi, pembuatan pers mahasiswa, membentuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan sebagaian lagi merapat ke Masjid-masjid kampus melakukan infiltasi di lembaga intra kampus. Mereka terus menyusun kekuatan mengawasi gerak-gerik rezim yang rapuh. Selama dua dekade mahasiswa melakukan inkubasi, menyusun kekuatan dan menunggu kehancuran rezim tirani Orde Baru.

Menjelang tahun 1997 krisis ekonomi semakin parah, masyarakat kian resah, demonstrasi terjadi dimana-mana. Dan akhirnya Orde Baru pun runtuh pada 21 Mei 1998 oleh desakan ratusan ribu mahasiswa dari berbagai penjuru daerah menyuarakan tuntutan yang sama yakni Soeharto harus turun!.

Mencari Bentuk Gerakan Mahasiswa di Masa Mendatang

Pasca Orde Baru lengser, aroma kebebasanpun diraih, gerakan mahasiswa tidak hanya sebatas seruan moral, namun juga berdimensi politis. Mahasiswa bebas menyuarakan aspirasinya dengan berbagai macam gaya. Bisa dengan mimbar bebas, aksi jalanan, mogok, dialog dan sebagainya. Mahasiswa bisa berteriak lantang meminta rezim turun saat aksi, meminta presiden dan wakil presiden turun dan sebagainya. Suatu fenomena yang tidak mungkin dilakukan pada masa Orde Baru.

Selain itu telah terjadi pula berbagai macam perubahan dalam sistem birokrasi  negara sebagai dampak dilakukannya amandemen UUD 1945 yang terjadi sebanyak 4 kali. Kekuasaan Eksekutif tidak seperti dahulu yang semaunya mendikte lembaga lerjdgis latif (DPR). Akibat amandemen tersebut, telah banyak pula lembaga-lembaga baru yang menunjang kelengkapan negara seperti DPD RI, DPRD, Mahkamah Konsitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), Komnas HAM, KPK. Belum lagi LSM-LSM yang kian menjamur dengan beragam garpannya masing-masing.

Lalu dimanakah seharusnya gerakan mahasiswa mengambil peran di tengah-tengah fungsi lembaga-lembaga tersebut?. Agakya gerakan mahasiswa harus memodifikasi gerakannya. Gerakan mahasiswa diera keterbukaan saat ini harus lebih memfokuskan dalam bidang keilmuan masing-masing. Menggalakkan studi-studi klub, riset mahasiswa pada dan gerakan berbasis kewirausahaan. Bukan berarti aksi-aksi jalanan tidak penting. Aksi tersebut tetaplah penting pada kondisi-konsisi tertentu. Akan tetapi mindset aksi harus segera dirubah. Bahwa aksi-aksi tidak hanya aksi jalanan yang berbau protes dan seruan-seruan moral semata. Inilah yang menjadi catatan penting bagi organisasi-organisasi mahasiswa di masa mendatang. Mahasiswa harus mempersiapkan diri untuk mengisi kemerdekaan dengan menjadi pakar di bidangnya masing-masing. Gerakan mahasiswa harus berfungsi sebagai fasilitator peningkatan kapasitasnya untuk mengembangkan keilmuannya diluar bangku perkuliahan formal. Gerakan mahasiswa di masa yang akan datang harus menjadi sumber solusi kongret bagi persoalan-persoalan masyarakat. Saya kurang sependapat bila ada yang berpendapat bahwa gerakan mahasiswa hanyalah sebatas mendorong "mobil mogok" atau hanya dijadikan "tukang pukul" semata setelah itu tugasnya selesai. Peran-peran gerakan mahasiswa harus lebih dari itu, mereka harus betul-betul dipersiapkan menjadi bagian solusi yang mandiri. Tapi bukan berarti menghendaki penguasaan struktural lembaga-lembaga negara oleh mahasiswa. Kampus-kampus tetaplah menjadi rumah idaman mahasiswa. Menjadi taman elok dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mahasiswa bukan hanya sekedar generasi penerus yang menempati jabatan-jabatan struktural para seniornya tatkala mereka terancam pensiun lantaran usia. Mereka harus dibekali dengan segudang inovasi bukan hanya sekedar epigon yang miskin inovasi. Mengembalikan peran mahasiswa sebagai aktor yang memberikan pencerahan dan pembebasan kepada masyarakat.

Referensi
Suroyo, A.M Djuliati dkk. 2012. Universitas Diponegoro, 1957-2010 Pergulatan Menuju Universitas Kelas Dunia. Semarang: UPT Undip Press.
Suharsih dkk. 2007. Bergerak Bersama Rakyat : Sejarah Gerakan Mahasiswa dan Perubahan Sosial di Indonesia. Yogyakarta: Resist Book.

Gambar 
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Redesign Website | AFLAH WEB
Copyright © 2013-2014. Official Website KAMMI Semarang - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Proudly powered by Blogger